Kebijakan Media Tentang Permukiman Israel di Tepi Barat

Daftar isi

Kebijakan Umum Media dalam Liputan Permukiman

Berinteraksi dan Menyikapi Sumber Jurnalistik Terkait Isu Permukiman

Isu Permukiman yang Menuntut Perhatian Liputan Media

Permukiman adalah Pelanggaran Hukum Internasional, Piagam dan Resolusi Terkait

Definisi Istilah Khusus Masalah Permukiman

Terminologi Palestina tentang Liputan Isu Permukiman

Kebijakan Media Tentang Permukiman Israel di Tepi Barat

Buku pegangan untuk profesional media, jurnalis, dan institusi media dalam meliput isu permukiman di Tepi Barat yang diduduki

Kebijakan Umum Media dalam Liputan Permukiman

Dalam meliput isu-isu permukiman pendudukan Israel di Tepi Barat, kebijakan media berikut disarankan untuk dipertimbangkan:

• Perlunya memberikan ruang khusus pada isu permukiman
  di seluruh media, baik modern maupun tradisional, dan
  menyikapinya sebagai titik kunci liputan konflik Palestina-Israel.
  Hal ini sesuai dengan tanggung jawab informasional media untuk
  meningkatkan kesadaran publik tentang bahaya permukiman
  pendudukan Israel terhadap isu persoalan Palestina dan warga
  Palestina, serta memberikan perhatian pada rencana permukiman
  dan dampaknya.
• Melakukan delegitimasi pada praktek-praktek permukiman
  pendudukan Israel di Palestina dan mengaiatkannya dengan
  fase dan sejarah kolonisasi permukiman Israel di Palestina, serta
  menanggapi klaim-klaim Zionis baik agama, sejarah atau hukum.
• Fokus pada dimensi pandang kemanusiaan terhadap korban
  permukiman ilegal Israel dan mereka yang terkena dampaknya.
  Mengingat tujuan utamanya adalah menggerogoti hak-hak warga
  Palestina, menggusur mereka, menyita properti dan menyerang
  mereka. Liputan semacam ini akan memberikan cerita hidup yang nyata dan mengharukan. Panduan ini akan menguraikan poin- poin ini nanti.
• Mengarahkan wacana dan narasi Palestina terkait isu permukiman
  ke opini publik dunia dan menyampaikannya dalam bahasa asing,
  khususnya bahasa Inggris, sesuai dengan latar belakang agama
  publik, budaya, dan etnisnya.
• Mengonsolidasikan wacana media dan narasi Palestina tentang
  apa yang menyangkut isu persoalan permukiman, sekaligus
  menghadirkan wacana baru dan modern yang mampu
  menciptakan pengaruh dan komitmen dengan kebijakan media
  yang disepakati.
• Mengutamakan kepentingan nasional Palestina dan menghindari
  ketegangan intelektual, politik, partisan dan sektarian ketika
  berhadapan dengan isu permukiman serta menghindari investasi
  partisan dan kelompok sempit mengenai isu ini.
• Membantah dan menanggapi klaim-klaim media Israel tentang
  isu permukiman dan yang bertujuan untuk melegitimasinya.
  Ini harus dilakukan melalui data statistik, angka dan bukti-bukti
  tentang jalannya perkembangan dan perambahan permukiman,
  di samping perubahan dramatis dan nyata yang menyertai
  rencana dan proyek permukiman. Selain itu, juga mengharuskan
  media Palestina dan narasi resmi untuk memantau sentimen
  sesat dan propaganda yang berasal dari media Israel, di samping
  memberikan tanggapan yang memadai secara tepat waktu.
• Mempromosikan dan mendukung ketahanan dan keteguhan
  warga Palestina, dan perjuangan mereka dalam melawan
  permukiman, tembok dan konsekuensinya dengan sarana dan
  sumber daya yang tersedia sebagaimana hak mereka yang sah,
  legal dan manusiawi. Ini harus dilakukan dengan menyebarkan
  moral, dan memberikan penekanan khusus pada pemilik rumah
  dan tanah yang tetap tinggal di dalamnya, menolak pemindahan
  dan politik permukiman.
• Memperkuat dan mendukung keteguhan warga Palestina dan
  perjuangan mereka dalam melawan permukiman dan tembok
  apartheid dan dampaknya. Yang dilakukan melalui sarana dan
  potensi yang tersedia sebagai hak yang sah, legal dan hak asasi
  manusia, dengan menanamkan spirit dan meningkatkan status
  pemilik tanah dan rumah yang teguh mempertahankannya dan
  melawan kebijakan pengusiran dan permukiman.
• Fokus pada penggunaan multimedia dan elemen-elemen untuk
  menyorot isu-isu permukiman, seperti penggunaan foto-foto
  ekspresif, gambar, peta dan infografis, terutama karena arena utama
  permukiman Israel adalah geografi Palestina. Serta pemerataan
  multimedia ini melalui pameran dan kampanye media dan di
  tingkat masyarakat, serta alokasi publikasi khusus permukiman
  sebagai suplemen, koleksi foto dan serial produksi informasi yang
  informatif dan dokumenter.
• Mengembangkan kapasitas personel media yang profesional
  dalam masalah permukiman, dengan pengetahuan khusus
  menganai detail, latar belakang, konteks dan implikasinya.
  Selain itu, mereka harus dibekali dengan informasi yang akurat,
  dan memiliki kemampuan artistik, teknis pengetahuan untuk
  menganalisis, mengklarifikasi dan menguraikan masalah. Hal ini
  dimaksudkan agar mereka dapat menulis dan mempublikasikan
  serta tampil di media massa sebagai profesional khusus dalam
  masalah permukiman untuk menyebarkan dan memperkuat
  narasi Palestina terhadap isu permukiman.
• Perlunya peragaman dalam penggunaan jenis jurnalisme, seperti
  jurnalisme investigatif, interpretatif, dan lain sebagainya. Serta
  peragaman penggunaan seni jurnalistik cerita, laporan, artikel dan
  wawancara serta sains dan seni film, dokumenter, novel grafis dan
  video pendek yang tidak boleh terbatas pada berita, mengingat
  semuanya memainkan peran yang sama dalam berkontribusi
  pada penguatan sikap Palestina baik di dalam maupun di luar
  negeri, sambil menjelaskan peristiwa yang terkait dengan masalah
  permukiman.
• Memastikan keakuratan informasi yang dipublikasikan tentang
  permukiman Israel dan tembok apartheid, seperti ukuran wilayah
  yang dirampas, jumlah komunitas perumahan, desa dan keluarga
  yang diisolasi, pohon yang ditebang dan dibuldoser, jumlah orang
  yang telah dirugikan, pelajar yang telah dipisahkan dari sekolah
  dan universitas mereka oleh tembok dan tingkat kerusakan sosial,
  pertanian, industri, medis dan lingkungan yang dialami oleh
  masyarakat Palestina. Hal ini sangat penting mengingat perbedaan
  antar sumber masih menjadi masalah dalam liputan media tentang
  masalah permukiman.
• Mengungkap tujuan di balik permukiman dan pengulangannya
  dalam konteks materi pers seperti (merongrong solusi politik,
  pemutusan hubungan antara wilayah Tepi Barat, pengusiran
  penduduk, yahudisasi Al-Quds dll… ). Selain menghubungkan
  dampak permukiman ini pada penderitaan yang ditimbulkannya,
  dengan pihak-pihak yang mendukung pendudukan Israel dan
  tetap diam atas perambahan permukiman yang terus berlanjut.
  Karena pihak-pihak tersebut bertanggung jawab atas hal tersebut.
  Seperti pihak-pihak yang mendukung para pemukim pendatang
  Israel, baik dari asosiasi-asosiasi permukiman atau dari pemerintah
  pendudukan Israel yang memberikan perlindungan kepada
  mereka. Termasuk juga pihak-pihak Barat dan Amerika yang
  memberi dukungan pada Israel. Demikian juga bungkamnya
  sejumlah anggota masyarakat internasional atas pelanggaran
  permukiman yang bertentangan dengan hukum internasional.
• Mengungkap sifat rasis dan ekstremis para pemukim pendatang
  Israel, dan fokus pada kejahatan mereka terhadap warga sipil
  Palestina, sambil menyoroti perilaku kriminal yang dilindungi oleh
  pemerintah dan tentara pendudukan Israel. Selain menghapus
  status sipil mereka, karena mereka orang-orang yang menduduki
  tanah Palestina, bersenjata lengkap dan merupakan anggota
  organisasi teroris yang diperbolehkan menyerang warga Palestina
  dan properti mereka di seluruh Tepi Barat. Secara keseluruhan,
  mereka telah melakukan ratusan pembunuhan, penjarahan,
  vandalisme, pembakaran dan yang lainnya.

Berinteraksi dan Menyikapi Sumber Jurnalistik Terkait Isu Permukiman

Yang menjadi masalah dalam liputan media tentang masalah permukiman adalah karena ketergantungannya pada sumber- sumber Israel. Dan terkadang mengadopsinya, terutama mengenai rencana, tujuan, dan jumlah permukiman. Berikut ini kami coba paparkan beberapa determinan mengenai sumber informasi yang berkaitan dengan permukiman dan bagaimana
menanganinya, sebagai berikut:

• Pentingnya mengandalkan sumber-sumber utama Palestina,
  sumber-sumber lapangan dan lembaga-lembaga resmi Palestina
  serta organisasi-organisasi yang mengkhususkan diri dalam
  melacak isu-isu permukiman secara detail dan rinci.
• Menyaring informasi yang disebutkan dalam sumber-sumber
  Israel mengenai masalah permukiman dan tidak menyiarkan
  atau mempromosikannya tanpa meneliti istilah yang digunakan
  dan konteks apa istilah-istilah tersebut digunakan.
• Mengandalkan pendapat dan analisis para ahli dan spesialis
  tentang masalah permukiman Israel, serta studi dan penelitian
  yang mereka berikan untuk memahami realitas, motif dan
  parameter permukiman, menjelaskannya dan membangun
  narasi yang benar di sekitarnya.
• Tidak hanya bergantung pada sumber dan agensi berita global
  sebagai sumber berita, memastikan keakuratan sumber dan informasi mereka, sambil lebih mengandalkan pada laporan- laporan dan informasi darilembaga-lembaga, organisasi- organisasi, dan komite internasional yang adil dan profesional.

Isu Permukiman yang Menuntut Perhatian Liputan Media

Bagian ini fokus pada aspek-aspek, dampak, dan persoalan yang paling menonjol dari isu permukiman yang perlu mendapat perhatian media dan liputan jurnalistik tentang pentingnya sisi-sisi tersebut. Yang paling menonjol, adalah:

• Proyek-proyek perluasan permukiman di al-Quds dan rencana pendudukan Israel yang bertujuan untuk mengeluarkan warga al- Quds dari perbatasan kota. Di saat yang sama, menggabungkan permukiman-permukiman di sekitarnya ke dalam wilayah al-Quds untuk merubah perimbangan demografis.
• Permukiman-permukiman yang baru didirikan, yang disebut
  sebagai «koloni-koloni permukiman» di wilayah Tepi Barat,
  khususnya di al-Quds dan Lembah Yordan.
• Aksi-aksi pengusiran paksa di Area (C) , yang menarget puluhan
  desa Badui Palestina, dan bertujuan untuk mengosongkan daerah
  tersebut dari penduduk Palestina, sebagai persiapan untuk dicaplok
  ke dalam wilayah pendudukan. Di antara daerah-daerah terpenting
  yang menjadi target adalah: Masafer Yatta (timur propinsi Hebron),
  Khan Ahmar (timur al-Quds), Lembah Yordan utara dan yang lainnya.
• Kegiatan ekonomi permukiman-permukiman Israel di Tepi Barat
  (pertanian, industri, perdagangan dan jasa terkait). Di samping
  dampak dari kegiatan ini pada masyarakat dan wilayah Palestina dari
  aspek politik, ekonomi, sosial, demografi, hidrologi dan lingkungan.
• Kegiatan eksplorasi peninggalan-peninggalan di Tepi Barat dan
  al-Quds. Menjelaskan bagaimana pendudukan Israel berusaha
  menciptakan klaim-klaim keterkaitan sejarah, agama dan budaya
  mereka dengan Tepi Barat melalui penggalian-penggalian arkeologi,
  untuk membenarkan kebijakannya untuk terus menguasai dan
  mengontrol daerah tersebut.
• Persoalan pelanggaran tembok apartheid terhadap hak asasi
  manusia, ekonomi, sosial dan psikologis warga Palestina dan
  implikasi politiknya terhadap pengisolasian warga Palestina yang
  berada di wilayah tertutup di belakang tembok.
• Meningkatkan kesadaran bahwa cara pendudukan Israel  dalam menguasai tanah Palestina di Tepi Barat, khususnya di kota al-
  Quds adalah dengan tujuan untuk mengubahnya menjadi  proyek permukiman. Dan agar waspada terhadap cara-cara tersebut. Di
  antaranya yang paling menonjol adalah sebagai berikut:* Mengubah tanah tersebut menjadi tanah umum (tanah
  negara).
  * Menyatakan tanah tersebut sebagai zona militer tertutup.
  * Menyatakan tanah tersebut sebagai zona pelatihan militer.
  * Menyatakan zona tanah tersebut sebagai area yang dilarang
  dimasuki (area yang berdekatan dengan tembok pemisah/
  apartheid) atau (area permukiman berpengaruh).
  * Penyitaan untuk alasan keamanan.
  * Menyatakan tanah tersebut sebagai properti terbengkalai
  (absentee property).
  * Tanah yang dibeli melalui broker secara ilegal, terutama di al-
  Quds.
• Mengungkap kerangka umum pelanggaran permukiman ini tanpa
  membatasi detail. Ini dapat dilakukan dengan menghubungkan
  pelanggaran-pelanggaran terperinci dengan proyek-proyek
  permukiman yang memiliki hubungan. Misalnya, sebagian besar
  pelanggaran di al-Quds merupakan bagian dari mewujudkan
  tujuan yang lebih besar dari ‹The Greater Jerusalem Project›.
• Pembongkaran rumah warga sipil Palestina dan pengusiran
  mereka dilakukan dengan dalih seperti karena tidak mendapatkan
  izin bangunan, karena alasan keamanan yang dibuat-buat, dan
  seringkali alasannya tidak diungkapkan, atau sebagai cara untuk
  menghukum warga Palestina. Di Tepi Barat secara keseluruhan,
  jumlah rumah yang dihancurkan diperkirakan mencapai 50.000,
  sementara di al-Quds mencapai 2.300 rumah dari tahun 1994
  hingga 2018.
• Serangan dan pelanggaran yang dilakukan para pemukim
  pendatang Israel terhadap hak-hak ekonomi, sosial, sipil dan
  politik Palestina. Seperti dengan mencegah akses ke tanah dan air.
  Di samping pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh limbah
  permukiman-permukiman dan pabrik-pabrik mereka, merampas
  standar hidup yang layak bagi warga Palestina, menghalangi
  siswa untuk bisa mengakses pendidikan dan sekolah, pemukulan
  dan penembakan terhadap warga sipil Palestina, penghancuran
  properti serta larangan untuk mengakses tempat-tempat suci dan
  mempraktikkan ritual keagamaan dan yang lainnya.
• Desa-desa yang berbatasan dengan tembok pemisah dan
  permukiman, serta desa-desa yang dihancurkan dan penduduknya
  diusir untuk mendirikan permukiman yang diikuti dengan masalah
  lingkungan, kesehatan dan sosial berikutnya. Di mana sebagian
  besar desa dan wilayah Palestina menjadi sasaran pengusiran paksa,
  larangan penyediaan layanan dasar seperti listrik, air, kesehatan
  dan pendidikan. Juga mengalami pembatasan yang diberlakukan
  pada perencanaan dan pembagian tanah, selain mengalami teror
  dari para pemukim pendatang Israel dan kegiatan militer tentara
  pendudukan Israel.
• Jalan-jalan permukiman dan pos-pos militer sebagai strategi
  Israel untuk mengambil alih wilayah Palestina, mendominasi
  persimpangan jalan dan memisahkan kota-kota Palestina untuk
  memutuskan hubungan antara daerah, mengusir penduduk dan
  mengubah daerah-daerah tersebut menjadi kantong-kantong
  yang terisolasi. Aktivitas permukiman Israel di Tepi Barat, termasuk
  di al-Quds, memberlakukan sistem apartheid separatis rasis
  dengan mengisolasi warga sipil Palestina di kantong-kantong
  yang terisolasi di 165 kantong.
• Mengidentifikasi orientasi ideologis para pemukim pendatang
  Israel, ideologi rasis mereka, kelompok-kelompok agama dan
  politik mereka serta geng-geng yang dibentuk oleh para pemukim
  pendatang Israel untuk melakukan serangan teroris terhadap
  warga Palestina, termasuk geng ‹Hilltop Youth› dan ‹Price-Tag› .
  Serangan-serangan ini, yang rata-rata setiap bulan mencapai 40
  aksi, sering mengakibatkan kematian dan pembakaran warga
  serta perusakan harta benda mereka.
• Keistimewaan yang diberikan oleh pemerintah pendudukan Israel
  kepada pemukim pendatang Israel dalam bentuk pembebasan
  pajak, kenaikan gaji, dan menganggap wilayah mereka sebagai
  wilayah pengembangan prioritas. Juga memberikan pinjaman
  lunak dengan tunjangan perumahan dan pendidikan formal,
  pendirian proyek pertanian, industri dan komersial serta
  pembukaan perusahaan dan pabrik produksi, dan mengekspor
  produk mereka ke seluruh dunia. Di samping proyek infrastruktur
  canggih yang diupayakan untuk memberdayakan para pemukim
  pendatang Israel dan kelompok ekstremis mereka, serta
  meningkatkan ketidaksetaraan ekonomi antara orang Arab
  Palestina dan pemukim Israel.

Permukiman adalah Pelanggaran Hukum Internasional , Piagam dan Resolusi Terkait

Menghubungkan masalah permukiman ilegal Israel, peristiwa dan perkembangannya dengan berbagai pelanggaran yang bertentangan dengan hukum internasional adalah kebijakan penting media dalam menghadang perambahan permukiman Israel dan menciptakan kesadaran publik internasional tentang karakter permukiman Israel dan para pemukim pendatang Israel. Untuk tujuan ini, dimungkinkan untuk mengandalkan resolusi dan hukum internasional berikut:

Konvensi Den Haag 1907

Pasal 46: Negara Pendudukan tidak boleh menyita milik pribadi.

Pasal 55: Negara Pendudukan dinilai sebagai administrator yang
mengatur wilayah di negeri yang diduduki. Karenanya harus
memperlakukan kepemilikan negeri tersebut sebagai milik pribadi
(penduduknya).

Konvensi Jenewa Keempat 1949

Pasal 49: Otoritas Pendudukan tidak berhak memindahkan
warganya ke wilayah yang didudukinya atau melakukan tindakan
apa pun yang mengarah pada perubahan demografisnya.

Pasal 53: Pasukan Pendudukan tidak berhak untuk menghancurkan
kepemilikan pribadi (warganya) atau kolektif atau milik individu
atau milik negara atau otoritas apa pun di wilayah pendudukan.

Pasal 147: Penghancuran dan perampasan properti dengan cara
yang tidak dibenarkan oleh kebutuhan perang, dan dalam skala
besar secara ilegal dan sewenang-wenang adalah pelanggaran
berat.

Resolusi Dewan Keamanan PBB

Resolusi 242 tahun 1967: Menyerukan penarikan pasukan
pendudukan Israel dari wilayah yang diduduki pada tahun 1967,
dan menegaskan tidak boleh merampas dan menguasai tanah
melalui perang

Resolusi No. 446 Tahun 1979: Menekankan ilegalitas kebijakan
permukiman Israel di wilayah Arab yang didudukinya, termasuk
al-Quds

Resolusi No. 452 Tahun 1979: Dewan Keamanan menyerukan
otoritas pendudukan Israel untuk menghentikan kegiatan
permukiman di wilayah yang didudukinya pada tahun 1967,
termasuk al-Quds.

Resolusi No. 465 Tahun 1980: Menuntut negara pendudukan Israel
untuk menghentikan permukiman, menahan diri dari membangun
permukiman baru dan agar membongkar permukiman.

Resolusi No. 478 Tahun 1980: menyerukan agar tidak mengakui
apa yang disebut oleh pendudukan Israel sebagai «Undang
Undang Dasar «, yaitu keputusan untuk mencaplok al-Quds dan
menganggapnya sebagai ibu kota entitas pendudukan Israel.

Resolusi 2334 tanggal 23 Desember 2016: Memutuskan untuk
mengutuk permukiman Israel dan bahwa tindakan Israel tersebut
melanggar hukum humaniter internasional dan bahwa tindakan
tersebut bertujuan untuk mengubah struktur demografi dan
status wilayah Palestina yang diduduki.

Resolusi PBB

Resolusi 4 Juli 1967: Seruan untuk menghormati hak asasi manusia
di wilayah Palestina yang diduduki dan pendudukan Israel harus
menjamin keselamatan dan keamanan penduduk di wilayah
tersebut.

Resolusi 20 Desember 1971: Menuntut negara pendudukan
Israel untuk membatalkan semua prosedur pencaplokan atau
permukiman di wilayah pendudukan.

Resolusi 23 November 2015: Mayoritas negara anggota Majelis
Umum PBB meminta negara pendudukan Israel untuk mengakhiri
pendudukannya atas wilayah Palestina. Resolusi tersebut
menekankan pentingnya mengakhiri pendudukan Israel di
wilayah Palestina sejak 1967 dan pentingnya hak rakyat Palestina
untuk menentukan nasib sendiri.

Resolusi 20 Desember 2017: Sebuah resolusi disahkan yang isinya
menegaskan kembali tentang hak Palestina untuk mengeksploitasi
dan memanfaatkan sumber daya alam mereka.

Dewan HAM PBB

Resolusi tentang hak untuk menentukan nasib sendiri bagi rakyat Palestina dan tidak diperbolehkan merampas dan menguasai tanah Palestina melalui penggunaan kekuatan, sebagaimana diatur dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang terkait, yang
menyerukan kepada Israel untuk mengakhiri pendudukannya atas semua wilayah Palestina yang diduduki sejak tahun 1967, yang menyerukan adanya tindakan internasional untuk segera mengakhiri pelanggaran berat yang dilakukan pendudukan Israel di wilayah Palestina yang diduduki dan juga menyerukan agar segera ada perlindungan internasional untuk rakyat Palestina di

Definisi Istilah Khusus Masalah Permukiman

Wartawan yang meliput masalah permukiman harus terbiasa dengan istilah yang digunakan, maknanya, dan alternatifnya yang akurat mengingat sebagian besar dari istilah-istilah tersebut berasal dari sumber Israel, di antaranya yang paling menonjol adalah sebagai berikut:

Istilah	Definisi
Permukiman	Komunitas perumahanYahudi yang didirikan atas perintah resmi pemerintah pendudukan Israel di atas tanah Palestina
Permukiman Nahal	Permukiman-permukiman Moshavim atau Kibbutz- kibuts yang didirikan oleh pasukan Nahal dari tentara pendudukan Israel pada tahun 1967, dan terkonsentrasi di sepanjang Garis Gencatan Senjata dan daerah lembah, dengan status permukiman militer pertanian
Permukiman Masyarakat	Sebuah permukiman yang tidak memiliki input produksi bersama, atau perumahan bersama, yang penduduknya memiliki rumah, pertanian, atau perusahaan swasta mereka sendiri
Permukiman Perkotaanharam	Sebuah permukiman dengan populasi 2000 pemukim atau lebih, atau permukiman apapun yang terletak di dalam batas-batas wilayah al-Quds (J1), terlepas jumlah populasinya
Koloni Permukiman (ilegal)	Koloni-koloni permukiman Yahudi yang didirikan di Tepi Barat dan al-Quds tanpa izin dari pemerintah pendudukan Israel, tetapi disubsidi dan didanai oleh lembaga pemerintah dan lembaga permukiman resmi seperti dewan permukiman. Ini adalah label yang ditujukan untuk menyerap kritik internasional terhadap perluasan permukiman dan secara artifisial melegitimasi permukiman yang telah ada sebelumnya. Jumlah koloni permukiman yang merupakan cikal bakal permukiman baru ini sekitar 107 koloni, dan jumlah ini diperkirakan akan terus bertambah
Jalan ‹Bypass›	Sebuah jalan yang didirikan oleh otoritas pendudukan Israel dengan tujuan menghubungkan permukiman-permukiman yang ada di Tepi Barat satu sama lain atau dengan wilayah Palestina yang diduduki pada tahun 1948 dan disediakan khusus untuk para pemukim Israel dan pasukan militer.
Jalan Pintas	Jalan yang dibina oleh pihak berkuasa penjajah bertujuan untuk menghubungkan penempatan yang ada di Tebing Barat antara satu sama lain atau dengan wilayah Palestin yang diduduki pada tahun 1948 dan dikhaskan untuk para peneroka haram dan tentera.
Legitimasi, pemutihan, atau ‹kompromi›	Hal ini dimaksudkan untuk memberikan status hukum penguasa pendudukan Israel secara surut, untuk bangunan-bangunan dan komunitas- komunitas permukiman Israel yang didirikan tanpa izin dari pasukan pendudukan Israel
Dewan ‹Yesha›	Sebuah dewan yang mewakili para pemukim Yahudi di Tepi Barat, dengan pengecualian mereka yang tinggal di permukiman-permukiman Israel di al-Quds, yang dianeksasi oleh pasukan pendudukan (J1), serta beberapa permukiman perbatasan di propinsi Qalqiliya, Ramallah dan Hebron, yang dianeksasi ke entitas pendudukan Israel
Area Militer Tertutup	Sebuah kawasan di mana warga Palestina dilarang memasukinya berdasarkan keputusan penguasa militer Israel, selama mereka bukan penduduk daerah tersebut, kecuali mendapatkan izin khusus
Yerusalem (Area J1)	Daerah ini adalah bagian dari propinsi al-Quds, dianeksasi oleh ‹Israel› setelah pendudukan Tepi Barat pada tahun 1967 dan mencakup perkampungan Palestina berikut: Beit Hanina, Kamp Shuafat, Shu›fat, Isawiyah, Sheikh Jarrah, Wadi Al-Jauz , Bab Al-Sahira, Sawana, Ras al-Amud, Silwan, Al-Thawri, Jabal al-Mukaber, Sawahreh al- Gharbiya, Beit Safafa, Sharafat, Sur Baher, Umm Tuba, Kafr Aqab.
Yerusalem (Area J2)	Daerah propnsi lainnya di al-Quds yang secara resmi dianggap oleh pendudukan Israel sebagai bagian dari Tepi Barat dan mencakup komunitas Palestina berikut: Rafat, Makhmas, Qalandia, Jab›a, Qalandia, Beit Duku, Jadira, Ram dan Dahiyat al-Barid, Beit Anan, al-Jib, Beir Nabala, Beit Ijza, al-Qabiba, pedusunan Umm Lahm, Badwi, Nabi Samuel, Hazma, Beit Hanina al-Balad, Quthna, Beit Sureik, Beit Iksa, Anata, al-Ka’abina, Al-Zayyim, Al-Aizariya, Abu Dis, Arab Jahalin, Sawahreh Al-Sharqiya, Sheikh Saad
Area Isolasi Barat	Tanah Tepi Barat yang telah diisolasi antara tembok Apartheid di Timur dan Jalur Hijau ke Barat oleh pendudukan Israel dan menjadi sangat sulit dijangkau bahkan setelah mendapatkan izin khusus yang dari pemerintah administrasi sipil pendudukan Israel. Luas daerah ini mencapai 705 km persegi atau %12,4 dari total luas Tepi Barat
Area Isolasi Timur	Membentang dari propinsi Tubas di utara sampai pantai barat Laut Mati di selatan, meliputi wilayah Lembah Yordan dengan lereng timur menghadap ke sana, juga mencakup wilayah gurun yang berbatasan dengan Laut Mati (dataran al-Quds), dengan luas 1.664 km2, atau %29,4 dari total luas Tepi Barat.Tentara pendudukan memperketat kontrolnya pada daerah tersebut sebagai zona militer tertutup
Daerah H1	Daerah tersebut secara  administratif dan keamanan berada di bawah Otoritas Palestina. Luasnya mencapai %80 dari wilayah kota Hebron menurut Protokol Hebron yang ditandatangani antara PLO dan negara pendudukan Israel, sampai kemudian pendudukan Israel mengambil kendali penuh setelah invasi tahun 2002
Daerah H2	Yaitu daerah Kota Tua dan al-Haram al Ibrahimi (area masjid Ibrahimi) yang berada di bawah kenda- li penuh pendudukan Israel. Luasnya mencapai 20% dari total luas kota Hebron dan dihuni oleh 40.000 warga Palestina dan 800 pemukim pendatang Ya- hudi

Terminologi Palestina tentang Liputan Masalah Permukiman

Pendudukan Israel telah menggunakan istilah yang berusaha digunakan untuk
mendistorsi realitas kolonisasi di wilayah Palestina. Yang bertujuan untuk
mengkonsolidasikan visi, narasi, dan proyek permukimannya di Tepi Barat,
termasuk al-Quds, dengan melegitimasi keberadaan permukiman-permukiman Israel, dan untuk menunjukkan bahwa eksistensi Palestina hanyalah eksistensi populasi yang bersifat sementara tanpa akar. Kami lampirkan di sini terminologi Israel yang salah dan paling menonjol yang memperkuat visi Israel dan sebaliknya ada istilah-istilah yang benar yang digunakan Palestina, yang memperkuat hak-hak Palestina.

 

Istilah yang Salah dan Menyebar	Istilah yang benar
Perkampungan Israel di Jerusalem	sduQ-la id nakududnep namikumreP
Kotamadya Israel di Yersalem	Pemerintah kota pendudukan di al- Quds
Permukiman Masyarakat	Sebuah permukiman yang tidak memiliki input produksi bersama, atau perumahan bersama, yang penduduknya memiliki rumah, pertanian, atau perusahaan swasta mereka sendiri
Penduduk Arab di Yerusalem	Warga Palestina di al-Quds
Warga Israel di al-Quds dan Tepi Barat	Pemukim pendatang Israel di Tepi Barat, termasuk al-Quds
Gurun Yudea	Dataran al-Quds
Pos terdepan	Koloni permukiman pendudukan
Administrasi Sipil Israel	Administrasi Sipil tentara pendudukan Israel
Evakuasi Komunitas Arab	Pengusiran desa-desa Palestina
Tembok Pemisah	Tembok apartheid
Pembatasan pergerakan dan aktivitas di Tepi Barat	Pemblokiran warga Palestina dan penutupan desa mereka serta larangan bagi warga Palestina untuk memiliki kebebasan bergerak
Jalah Bypas	DJalan khusus untuk para pemukim pendatang Israel
Agregasi Badui dan memukimkan mereka	Pemindahan paksa
Permukiman-permukiman ilegal	Permukiman-permukiman kolonialisme/pendudukan