Kebijakan Media Tentang Permukiman Israel di Tepi Barat

Daftar isi

Kebijakan Umum Media dalam Liputan Permukiman

Berinteraksi dan Menyikapi Sumber Jurnalistik Terkait Isu Permukiman

Isu Permukiman yang Menuntut Perhatian Liputan Media

Permukiman adalah Pelanggaran Hukum Internasional, Piagam dan Resolusi Terkait

Definisi Istilah Khusus Masalah Permukiman

Terminologi Palestina tentang Liputan Isu Permukiman

Kebijakan Media Tentang Permukiman Israel di Tepi Barat

Buku pegangan untuk profesional media, jurnalis, dan institusi media dalam meliput isu permukiman di Tepi Barat yang diduduki

Kebijakan Umum Media dalam Liputan Permukiman

Dalam meliput isu-isu permukiman pendudukan Israel di Tepi Barat, kebijakan media berikut disarankan untuk dipertimbangkan:

  • Perlunya memberikan ruang khusus pada isu permukiman di seluruh media, baik modern maupun tradisional, dan menyikapinya sebagai titik kunci liputan konflik Palestina-Israel. Hal ini sesuai dengan tanggung jawab informasional media untuk meningkatkan kesadaran publik tentang bahaya permukiman pendudukan Israel terhadap isu persoalan Palestina dan warga Palestina, serta memberikan perhatian pada rencana permukiman dan dampaknya.
  • Melakukan delegitimasi pada praktek-praktek permukiman pendudukan Israel di Palestina dan mengaiatkannya dengan fase dan sejarah kolonisasi permukiman Israel di Palestina, serta menanggapi klaim-klaim Zionis baik agama, sejarah atau hukum.
  • Fokus pada dimensi pandang kemanusiaan terhadap korban permukiman ilegal Israel dan mereka yang terkena dampaknya.
    Mengingat tujuan utamanya adalah menggerogoti hak-hak warga
    Palestina, menggusur mereka, menyita properti dan menyerang
    mereka. Liputan semacam ini akan memberikan cerita hidup yang nyata dan mengharukan. Panduan ini akan menguraikan poin- poin ini nanti.
  • Mengarahkan wacana dan narasi Palestina terkait isu permukiman ke opini publik dunia dan menyampaikannya dalam bahasa asing, khususnya bahasa Inggris, sesuai dengan latar belakang agama
    publik, budaya, dan etnisnya.
  • Mengonsolidasikan wacana media dan narasi Palestina tentang apa yang menyangkut isu persoalan permukiman, sekaligus menghadirkan wacana baru dan modern yang mampu menciptakan pengaruh dan komitmen dengan kebijakan media yang disepakati.
  • Mengutamakan kepentingan nasional Palestina dan menghindari ketegangan intelektual, politik, partisan dan sektarian ketika
    berhadapan dengan isu permukiman serta menghindari investasi
    partisan dan kelompok sempit mengenai isu ini.
  • Membantah dan menanggapi klaim-klaim media Israel tentang
    isu permukiman dan yang bertujuan untuk melegitimasinya.
    Ini harus dilakukan melalui data statistik, angka dan bukti-bukti
    tentang jalannya perkembangan dan perambahan permukiman,
    di samping perubahan dramatis dan nyata yang menyertai
    rencana dan proyek permukiman. Selain itu, juga mengharuskan
    media Palestina dan narasi resmi untuk memantau sentimen
    sesat dan propaganda yang berasal dari media Israel, di samping
    memberikan tanggapan yang memadai secara tepat waktu.
  • Mempromosikan dan mendukung ketahanan dan keteguhan
    warga Palestina, dan perjuangan mereka dalam melawan
    permukiman, tembok dan konsekuensinya dengan sarana dan
    sumber daya yang tersedia sebagaimana hak mereka yang sah,
    legal dan manusiawi. Ini harus dilakukan dengan menyebarkan
    moral, dan memberikan penekanan khusus pada pemilik rumah
    dan tanah yang tetap tinggal di dalamnya, menolak pemindahan
    dan politik permukiman.
  • Memperkuat dan mendukung keteguhan warga Palestina dan
    perjuangan mereka dalam melawan permukiman dan tembok
    apartheid dan dampaknya. Yang dilakukan melalui sarana dan
    potensi yang tersedia sebagai hak yang sah, legal dan hak asasi
    manusia, dengan menanamkan spirit dan meningkatkan status
    pemilik tanah dan rumah yang teguh mempertahankannya dan
    melawan kebijakan pengusiran dan permukiman.
  • Fokus pada penggunaan multimedia dan elemen-elemen untuk
    menyorot isu-isu permukiman, seperti penggunaan foto-foto
    ekspresif, gambar, peta dan infografis, terutama karena arena utama
    permukiman Israel adalah geografi Palestina. Serta pemerataan
    multimedia ini melalui pameran dan kampanye media dan di
    tingkat masyarakat, serta alokasi publikasi khusus permukiman
    sebagai suplemen, koleksi foto dan serial produksi informasi yang
    informatif dan dokumenter.
  • Mengembangkan kapasitas personel media yang profesional
    dalam masalah permukiman, dengan pengetahuan khusus
    menganai detail, latar belakang, konteks dan implikasinya.
    Selain itu, mereka harus dibekali dengan informasi yang akurat,
    dan memiliki kemampuan artistik, teknis pengetahuan untuk
    menganalisis, mengklarifikasi dan menguraikan masalah. Hal ini
    dimaksudkan agar mereka dapat menulis dan mempublikasikan
    serta tampil di media massa sebagai profesional khusus dalam
    masalah permukiman untuk menyebarkan dan memperkuat
    narasi Palestina terhadap isu permukiman.
  • Perlunya peragaman dalam penggunaan jenis jurnalisme, seperti
    jurnalisme investigatif, interpretatif, dan lain sebagainya. Serta
    peragaman penggunaan seni jurnalistik cerita, laporan, artikel dan
    wawancara serta sains dan seni film, dokumenter, novel grafis dan
    video pendek yang tidak boleh terbatas pada berita, mengingat
    semuanya memainkan peran yang sama dalam berkontribusi
    pada penguatan sikap Palestina baik di dalam maupun di luar
    negeri, sambil menjelaskan peristiwa yang terkait dengan masalah
    permukiman.
  • Memastikan keakuratan informasi yang dipublikasikan tentang
    permukiman Israel dan tembok apartheid, seperti ukuran wilayah
    yang dirampas, jumlah komunitas perumahan, desa dan keluarga
    yang diisolasi, pohon yang ditebang dan dibuldoser, jumlah orang
    yang telah dirugikan, pelajar yang telah dipisahkan dari sekolah
    dan universitas mereka oleh tembok dan tingkat kerusakan sosial,
    pertanian, industri, medis dan lingkungan yang dialami oleh
    masyarakat Palestina. Hal ini sangat penting mengingat perbedaan
    antar sumber masih menjadi masalah dalam liputan media tentang
    masalah permukiman.
  • Mengungkap tujuan di balik permukiman dan pengulangannya
    dalam konteks materi pers seperti (merongrong solusi politik,
    pemutusan hubungan antara wilayah Tepi Barat, pengusiran
    penduduk, yahudisasi Al-Quds dll… ). Selain menghubungkan
    dampak permukiman ini pada penderitaan yang ditimbulkannya,
    dengan pihak-pihak yang mendukung pendudukan Israel dan
    tetap diam atas perambahan permukiman yang terus berlanjut.
    Karena pihak-pihak tersebut bertanggung jawab atas hal tersebut.
    Seperti pihak-pihak yang mendukung para pemukim pendatang
    Israel, baik dari asosiasi-asosiasi permukiman atau dari pemerintah
    pendudukan Israel yang memberikan perlindungan kepada
    mereka. Termasuk juga pihak-pihak Barat dan Amerika yang
    memberi dukungan pada Israel. Demikian juga bungkamnya
    sejumlah anggota masyarakat internasional atas pelanggaran
    permukiman yang bertentangan dengan hukum internasional.
  • Mengungkap sifat rasis dan ekstremis para pemukim pendatang
    Israel, dan fokus pada kejahatan mereka terhadap warga sipil
    Palestina, sambil menyoroti perilaku kriminal yang dilindungi oleh
    pemerintah dan tentara pendudukan Israel. Selain menghapus
    status sipil mereka, karena mereka orang-orang yang menduduki
    tanah Palestina, bersenjata lengkap dan merupakan anggota
    organisasi teroris yang diperbolehkan menyerang warga Palestina
    dan properti mereka di seluruh Tepi Barat. Secara keseluruhan,
    mereka telah melakukan ratusan pembunuhan, penjarahan,
    vandalisme, pembakaran dan yang lainnya.

Berinteraksi dan Menyikapi Sumber Jurnalistik Terkait Isu Permukiman

Yang menjadi masalah dalam liputan media tentang masalah permukiman adalah karena ketergantungannya pada sumber- sumber Israel. Dan terkadang mengadopsinya, terutama mengenai rencana, tujuan, dan jumlah permukiman. Berikut ini kami coba paparkan beberapa determinan mengenai sumber informasi yang berkaitan dengan permukiman dan bagaimana
menanganinya, sebagai berikut:

  • Pentingnya mengandalkan sumber-sumber utama Palestina,
    sumber-sumber lapangan dan lembaga-lembaga resmi Palestina
    serta organisasi-organisasi yang mengkhususkan diri dalam
    melacak isu-isu permukiman secara detail dan rinci.
  • Menyaring informasi yang disebutkan dalam sumber-sumber
    Israel mengenai masalah permukiman dan tidak menyiarkan
    atau mempromosikannya tanpa meneliti istilah yang digunakan
    dan konteks apa istilah-istilah tersebut digunakan.
  • Mengandalkan pendapat dan analisis para ahli dan spesialis
    tentang masalah permukiman Israel, serta studi dan penelitian
    yang mereka berikan untuk memahami realitas, motif dan
    parameter permukiman, menjelaskannya dan membangun
    narasi yang benar di sekitarnya.
  • Tidak hanya bergantung pada sumber dan agensi berita global sebagai sumber berita, memastikan keakuratan sumber dan informasi mereka, sambil lebih mengandalkan pada laporan- laporan dan informasi darilembaga-lembaga, organisasi- organisasi, dan komite internasional yang adil dan profesional.

Isu Permukiman yang Menuntut Perhatian Liputan Media

Bagian ini fokus pada aspek-aspek, dampak, dan persoalan yang paling menonjol dari isu permukiman yang perlu mendapat perhatian media dan liputan jurnalistik tentang pentingnya sisi-sisi tersebut. Yang paling menonjol, adalah:

  • Proyek-proyek perluasan permukiman di al-Quds dan rencana pendudukan Israel yang bertujuan untuk mengeluarkan warga al- Quds dari perbatasan kota. Di saat yang sama, menggabungkan permukiman-permukiman di sekitarnya ke dalam wilayah al-Quds untuk merubah perimbangan demografis.
  • Permukiman-permukiman yang baru didirikan, yang disebut sebagai «koloni-koloni permukiman» di wilayah Tepi Barat, khususnya di al-Quds dan Lembah Yordan.
  • Aksi-aksi pengusiran paksa di Area (C) , yang menarget puluhan
    desa Badui Palestina, dan bertujuan untuk mengosongkan daerah
    tersebut dari penduduk Palestina, sebagai persiapan untuk dicaplok
    ke dalam wilayah pendudukan. Di antara daerah-daerah terpenting
    yang menjadi target adalah: Masafer Yatta (timur propinsi Hebron),
    Khan Ahmar (timur al-Quds), Lembah Yordan utara dan yang lainnya.
  • Kegiatan ekonomi permukiman-permukiman Israel di Tepi Barat
    (pertanian, industri, perdagangan dan jasa terkait). Di samping
    dampak dari kegiatan ini pada masyarakat dan wilayah Palestina dari
    aspek politik, ekonomi, sosial, demografi, hidrologi dan lingkungan.
  • Kegiatan eksplorasi peninggalan-peninggalan di Tepi Barat dan
    al-Quds. Menjelaskan bagaimana pendudukan Israel berusaha
    menciptakan klaim-klaim keterkaitan sejarah, agama dan budaya
    mereka dengan Tepi Barat melalui penggalian-penggalian arkeologi,
    untuk membenarkan kebijakannya untuk terus menguasai dan
    mengontrol daerah tersebut.
  • Persoalan pelanggaran tembok apartheid terhadap hak asasi manusia, ekonomi, sosial dan psikologis warga Palestina dan implikasi politiknya terhadap pengisolasian warga Palestina yang berada di wilayah tertutup di belakang tembok.
  • Meningkatkan kesadaran bahwa cara pendudukan Israel dalam menguasai tanah Palestina di Tepi Barat, khususnya di kota al-
    Quds adalah dengan tujuan untuk mengubahnya menjadi proyek permukiman. Dan agar waspada terhadap cara-cara tersebut. Di
    antaranya yang paling menonjol adalah sebagai berikut:
    * Mengubah tanah tersebut menjadi tanah umum (tanah
    negara).
    * Menyatakan tanah tersebut sebagai zona militer tertutup.
    * Menyatakan tanah tersebut sebagai zona pelatihan militer.
    * Menyatakan zona tanah tersebut sebagai area yang dilarang
    dimasuki (area yang berdekatan dengan tembok pemisah/
    apartheid) atau (area permukiman berpengaruh).
    * Penyitaan untuk alasan keamanan.
    * Menyatakan tanah tersebut sebagai properti terbengkalai
    (absentee property).
    * Tanah yang dibeli melalui broker secara ilegal, terutama di al-
    Quds.
  • Mengungkap kerangka umum pelanggaran permukiman ini tanpa
    membatasi detail. Ini dapat dilakukan dengan menghubungkan
    pelanggaran-pelanggaran terperinci dengan proyek-proyek
    permukiman yang memiliki hubungan. Misalnya, sebagian besar
    pelanggaran di al-Quds merupakan bagian dari mewujudkan
    tujuan yang lebih besar dari ‹The Greater Jerusalem Project›.
  • Pembongkaran rumah warga sipil Palestina dan pengusiran
    mereka dilakukan dengan dalih seperti karena tidak mendapatkan
    izin bangunan, karena alasan keamanan yang dibuat-buat, dan
    seringkali alasannya tidak diungkapkan, atau sebagai cara untuk
    menghukum warga Palestina. Di Tepi Barat secara keseluruhan,
    jumlah rumah yang dihancurkan diperkirakan mencapai 50.000,
    sementara di al-Quds mencapai 2.300 rumah dari tahun 1994
    hingga 2018.
  • Serangan dan pelanggaran yang dilakukan para pemukim
    pendatang Israel terhadap hak-hak ekonomi, sosial, sipil dan
    politik Palestina. Seperti dengan mencegah akses ke tanah dan air.
    Di samping pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh limbah
    permukiman-permukiman dan pabrik-pabrik mereka, merampas
    standar hidup yang layak bagi warga Palestina, menghalangi
    siswa untuk bisa mengakses pendidikan dan sekolah, pemukulan
    dan penembakan terhadap warga sipil Palestina, penghancuran
    properti serta larangan untuk mengakses tempat-tempat suci dan
    mempraktikkan ritual keagamaan dan yang lainnya.
  • Desa-desa yang berbatasan dengan tembok pemisah dan
    permukiman, serta desa-desa yang dihancurkan dan penduduknya
    diusir untuk mendirikan permukiman yang diikuti dengan masalah
    lingkungan, kesehatan dan sosial berikutnya. Di mana sebagian
    besar desa dan wilayah Palestina menjadi sasaran pengusiran paksa,
    larangan penyediaan layanan dasar seperti listrik, air, kesehatan
    dan pendidikan. Juga mengalami pembatasan yang diberlakukan
    pada perencanaan dan pembagian tanah, selain mengalami teror
    dari para pemukim pendatang Israel dan kegiatan militer tentara
    pendudukan Israel.
  • Jalan-jalan permukiman dan pos-pos militer sebagai strategi
    Israel untuk mengambil alih wilayah Palestina, mendominasi
    persimpangan jalan dan memisahkan kota-kota Palestina untuk
    memutuskan hubungan antara daerah, mengusir penduduk dan
    mengubah daerah-daerah tersebut menjadi kantong-kantong
    yang terisolasi. Aktivitas permukiman Israel di Tepi Barat, termasuk
    di al-Quds, memberlakukan sistem apartheid separatis rasis
    dengan mengisolasi warga sipil Palestina di kantong-kantong
    yang terisolasi di 165 kantong.
  • Mengidentifikasi orientasi ideologis para pemukim pendatang
    Israel, ideologi rasis mereka, kelompok-kelompok agama dan
    politik mereka serta geng-geng yang dibentuk oleh para pemukim
    pendatang Israel untuk melakukan serangan teroris terhadap
    warga Palestina, termasuk geng ‹Hilltop Youth› dan ‹Price-Tag› .
    Serangan-serangan ini, yang rata-rata setiap bulan mencapai 40
    aksi, sering mengakibatkan kematian dan pembakaran warga
    serta perusakan harta benda mereka.
  • Keistimewaan yang diberikan oleh pemerintah pendudukan Israel
    kepada pemukim pendatang Israel dalam bentuk pembebasan
    pajak, kenaikan gaji, dan menganggap wilayah mereka sebagai
    wilayah pengembangan prioritas. Juga memberikan pinjaman
    lunak dengan tunjangan perumahan dan pendidikan formal,
    pendirian proyek pertanian, industri dan komersial serta
    pembukaan perusahaan dan pabrik produksi, dan mengekspor
    produk mereka ke seluruh dunia. Di samping proyek infrastruktur
    canggih yang diupayakan untuk memberdayakan para pemukim
    pendatang Israel dan kelompok ekstremis mereka, serta
    meningkatkan ketidaksetaraan ekonomi antara orang Arab
    Palestina dan pemukim Israel.

Permukiman adalah Pelanggaran Hukum Internasional, Piagam dan
Resolusi Terkait

Menghubungkan masalah permukiman ilegal Israel, peristiwa dan perkembangannya dengan berbagai pelanggaran yang bertentangan dengan hukum internasional adalah kebijakan penting media dalam menghadang perambahan permukiman Israel dan menciptakan kesadaran publik internasional tentang karakter permukiman Israel dan para pemukim pendatang Israel. Untuk tujuan ini, dimungkinkan untuk mengandalkan resolusi dan hukum internasional berikut:

 

Konvensi Den Haag 1907

*Pasal 46: Negara Pendudukan tidak boleh menyita milik pribadi.

*Pasal 55: Negara Pendudukan dinilai sebagai administrator yang
mengatur wilayah di negeri yang diduduki. Karenanya harus
memperlakukan kepemilikan negeri tersebut sebagai milik pribadi
(penduduknya).

Konvensi Jenewa Keempat 1949

* Pasal 49: Otoritas Pendudukan tidak berhak memindahkan warganya ke wilayah yang didudukinya atau melakukan tindakan apa pun yang mengarah pada perubahan demografisnya.

* Pasal 53: Pasukan Pendudukan tidak berhak untuk menghancurkan kepemilikan pribadi (warganya) atau kolektif atau milik individu atau milik negara atau otoritas apa pun di wilayah pendudukan.

* Pasal 147: Penghancuran dan perampasan properti dengan cara yang tidak dibenarkan oleh kebutuhan perang, dan dalam skala besar secara ilegal dan sewenang-wenang adalah pelanggaran berat.

Resolusi Dewan Keamanan PBB

* Resolusi 242 tahun 1967: Menyerukan penarikan pasukan pendudukan Israel dari wilayah yang diduduki pada tahun 1967, dan menegaskan tidak boleh merampas dan menguasai tanah melalui perang

* Resolusi No. 446 Tahun 1979: Menekankan ilegalitas kebijakan permukiman Israel di wilayah Arab yang didudukinya, termasuk al-Quds

* Resolusi No. 452 Tahun 1979: Dewan Keamanan menyerukan otoritas pendudukan Israel untuk menghentikan kegiatan permukiman di wilayah yang didudukinya pada tahun 1967, termasuk al-Quds.

* Resolusi No. 465 Tahun 1980: Menuntut negara pendudukan Israel untuk menghentikan permukiman, menahan diri dari membangun permukiman baru dan agar membongkar permukiman.

* Resolusi No. 478 Tahun 1980: menyerukan agar tidak mengakui apa yang disebut oleh pendudukan Israel sebagai «Undang Undang Dasar «, yaitu keputusan untuk mencaplok al-Quds dan menganggapnya sebagai ibu kota entitas pendudukan Israel.

* Resolusi 2334 tanggal 23 Desember 2016: Memutuskan untuk mengutuk permukiman Israel dan bahwa tindakan Israel tersebut melanggar hukum humaniter internasional dan bahwa tindakan tersebut bertujuan untuk mengubah struktur demografi dan status wilayah Palestina yang diduduki.

Resolusi PBB

* Resolusi 4 Juli 1967: Seruan untuk menghormati hak asasi manusia di wilayah Palestina yang diduduki dan pendudukan Israel harus menjamin keselamatan dan keamanan penduduk di wilayah tersebut.

* Resolusi 20 Desember 1971: Menuntut negara pendudukan Israel untuk membatalkan semua prosedur pencaplokan atau permukiman di wilayah pendudukan.

* Resolusi 23 November 2015: Mayoritas negara anggota Majelis Umum PBB meminta negara pendudukan Israel untuk mengakhiri pendudukannya atas wilayah Palestina. Resolusi tersebut menekankan pentingnya mengakhiri pendudukan Israel di wilayah Palestina sejak 1967 dan pentingnya hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri.

* Resolusi 20 Desember 2017: Sebuah resolusi disahkan yang isinya menegaskan kembali tentang hak Palestina untuk mengeksploitasi dan memanfaatkan sumber daya alam mereka.

Dewan HAM PBB

Resolusi tentang hak untuk menentukan nasib sendiri bagi rakyat Palestina dan tidak diperbolehkan merampas dan menguasai tanah Palestina melalui penggunaan kekuatan, sebagaimana diatur dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang terkait, yang
menyerukan kepada Israel untuk mengakhiri pendudukannya atas semua wilayah Palestina yang diduduki sejak tahun 1967, yang menyerukan adanya tindakan internasional untuk segera mengakhiri pelanggaran berat yang dilakukan pendudukan Israel di wilayah Palestina yang diduduki dan juga menyerukan agar segera ada perlindungan internasional untuk rakyat Palestina di

Definisi Istilah Khusus Masalah Permukiman

Wartawan yang meliput masalah permukiman harus terbiasa dengan istilah yang digunakan, maknanya, dan alternatifnya yang akurat mengingat sebagian besar dari istilah-istilah tersebut berasal dari sumber Israel, di antaranya yang paling menonjol adalah sebagai berikut:

Istilah Definisi
Permukiman Komunitas perumahanYahudi yang didirikan atas perintah resmi pemerintah pendudukan Israel di
atas tanah Palestina
Permukiman Nahal Permukiman-permukiman Moshavim atau Kibbutz-
kibuts yang didirikan oleh pasukan Nahal dari tentara pendudukan Israel pada tahun 1967, dan terkonsentrasi di sepanjang Garis Gencatan Senjata
dan daerah lembah, dengan status permukiman
militer pertanian.
Permukiman Masyarakat Sebuah permukiman yang tidak memiliki input
produksi bersama, atau perumahan bersama, yang
penduduknya memiliki rumah, pertanian, atau
perusahaan swasta mereka sendiri.
Permukiman Perkotaan Sebuah permukiman dengan populasi 2000
pemukim atau lebih, atau permukiman apapun
yang terletak di dalam batas-batas wilayah al-Quds
(J1), terlepas jumlah populasinya
Koloni Permukiman
(ilegal)
Koloni-koloni permukiman Yahudi yang didirikan di
Tepi Barat dan al-Quds tanpa izin dari pemerintah
pendudukan Israel, tetapi disubsidi dan didanai oleh
lembaga pemerintah dan lembaga permukiman
resmi seperti dewan permukiman. Ini adalah label
yang ditujukan untuk menyerap kritik internasional
terhadap perluasan permukiman dan secara
artifisial melegitimasi permukiman yang telah ada
sebelumnya. Jumlah koloni permukiman yang merupakan cikal bakal permukiman baru ini sekitar 107 koloni, dan jumlah ini diperkirakan akan terus bertambah.
Jalan ‹Bypass› Sebuah jalan yang didirikan oleh otoritas
pendudukan Israel dengan tujuan menghubungkan
permukiman-permukiman yang ada di Tepi Barat
satu sama lain atau dengan wilayah Palestina yang
diduduki pada tahun 1948 dan disediakan khusus
untuk para pemukim Israel dan pasukan militer.
Legitimasi, pemutihan, atau
‹kompromi›
Hal ini dimaksudkan untuk memberikan status
hukum penguasa pendudukan Israel secara surut, untuk bangunan-bangunan dan komunitas-
komunitas permukiman Israel yang didirikan tanpa izin dari pasukan pendudukan Israel.
Dewan ‹Yesha› Sebuah dewan yang mewakili para pemukim
Yahudi di Tepi Barat, dengan pengecualian mereka yang tinggal di permukiman-permukiman
Israel di al-Quds, yang dianeksasi oleh pasukan
pendudukan (J1), serta beberapa permukiman
perbatasan di propinsi Qalqiliya, Ramallah dan
Hebron, yang dianeksasi ke entitas pendudukan
Israel.
Area Militer Tertutup Sebuah kawasan di mana warga Palestina dilarang
memasukinya berdasarkan keputusan penguasa
militer Israel, selama mereka bukan penduduk
daerah tersebut, kecuali mendapatkan izin khusus.
Yerusalem (Area J1) Daerah ini adalah bagian dari propinsi al-Quds,
dianeksasi oleh ‹Israel› setelah pendudukan
Tepi Barat pada tahun 1967 dan mencakup perkampungan Palestina berikut: Beit Hanina,
Kamp Shuafat, Shu›fat, Isawiyah, Sheikh Jarrah,
Wadi Al-Jauz , Bab Al-Sahira, Sawana, Ras al-Amud, Silwan, Al-Thawri, Jabal al-Mukaber, Sawahreh al- Gharbiya, Beit Safafa, Sharafat, Sur Baher, Umm Tuba, Kafr Aqab. 
Yerusalem (Area J2) Daerah propnsi lainnya di al-Quds yang secara resmi
dianggap oleh pendudukan Israel sebagai bagian
dari Tepi Barat dan mencakup komunitas Palestina
berikut: Rafat, Makhmas, Qalandia, Jab›a, Qalandia,
Beit Duku, Jadira, Ram dan Dahiyat al-Barid, Beit
Anan, al-Jib, Beir Nabala, Beit Ijza, al-Qabiba,
pedusunan Umm Lahm, Badwi, Nabi Samuel,
Hazma, Beit Hanina al-Balad, Quthna, Beit Sureik,
Beit Iksa, Anata, al-Ka’abina, Al-Zayyim, Al-Aizariya, Abu Dis, Arab Jahalin, Sawahreh Al-Sharqiya, Sheikh
Saad.
Area Isolasi Barat Tanah Tepi Barat yang telah diisolasi antara tembok Apartheid di Timur dan Jalur Hijau ke Barat oleh pendudukan Israel dan menjadi sangat sulit dijangkau bahkan setelah mendapatkan izin khusus yang dari pemerintah administrasi sipil pendudukan Israel. Luas daerah ini mencapai 705
km persegi atau %12,4 dari total luas Tepi Barat.
Area Isolasi Timur Membentang dari propinsi Tubas di utara sampai
pantai barat Laut Mati di selatan, meliputi wilayah
Lembah Yordan dengan lereng timur menghadap
ke sana, juga mencakup wilayah gurun yang
berbatasan dengan Laut Mati (dataran al-Quds),
dengan luas 1.664 km2, atau %29,4 dari total luas
Tepi Barat.Tentara pendudukan memperketat
kontrolnya pada daerah tersebut sebagai zona
militer tertutup.
Daerah H1 Daerah tersebut secara administratif dan keamanan
berada di bawah Otoritas Palestina. Luasnya
mencapai %80 dari wilayah kota Hebron menurut
Protokol Hebron yang ditandatangani antara PLO
dan negara pendudukan Israel, sampai kemudian
pendudukan Israel mengambil kendali penuh
setelah invasi tahun 2002.
Daerah H2 Yaitu daerah Kota Tua dan al-Haram al Ibrahimi (area masjid Ibrahimi) yang berada di bawah kenda-
li penuh pendudukan Israel. Luasnya mencapai 20% dari total luas kota Hebron dan dihuni oleh 40.000 warga Palestina dan 800 pemukim pendatang Ya- hudi.

Terminologi Palestina tentang Liputan Masalah Permukiman

Pendudukan Israel telah menggunakan istilah yang berusaha digunakan untuk
mendistorsi realitas kolonisasi di wilayah Palestina. Yang bertujuan untuk
mengkonsolidasikan visi, narasi, dan proyek permukimannya di Tepi Barat,
termasuk al-Quds, dengan melegitimasi keberadaan permukiman-permukiman Israel, dan untuk menunjukkan bahwa eksistensi Palestina hanyalah eksistensi populasi yang bersifat sementara tanpa akar. Kami lampirkan di sini terminologi Israel yang salah dan paling menonjol yang memperkuat visi Israel dan sebaliknya ada istilah-istilah yang benar yang digunakan Palestina, yang memperkuat hak- hak Palestina.

Istilah yang Salah dan
Menyebar
Istilah yang benar
Perkampungan Israel di Jerusalem sduQ-la id nakududnep namikumreP
Kotamadya Israel di Yerusalem Pemerintah kota  pendudukan di al-
Quds
Penduduk Arab di Yerusalem Warga Palestina di al-Quds
Warga Israel di al-Quds dan Tepi Barat Pemukim pendatang Israel di Tepi Barat, termasuk al-Quds
Gurun Yudea Dataran al-Quds
Pos terdepan Koloni permukiman pendudukan
Administrasi Sipil Israel Administrasi Sipil tentara pendudukan Israel
Evakuasi Komunitas Arab Pengusiran desa-desa Palestina
Tembok Pemisah Tembok apartheid
Pembatasan pergerakan dan aktivitas di Tepi Barat Pemblokiran warga Palestina dan
penutupan desa mereka serta larangan bagi warga Palestina untuk memiliki
kebebasan bergerak 
Jalah Bypas Jalan khusus untuk para pemukim pendatang Israel
Agregasi Badui dan memukimkan mereka Pemindahan paksa
Permukiman-permukiman ilegal Permukiman-permukiman
kolonialisme/pendudukan